undang undang guru. Berdasarkan penjelasan singkat di atas maka pendidik itu tentu bukan hanya guru. undang undang guru

Pemerintah akan mengambil dana dari APBN untuk honor guru Non-PNS sebagaimana yang telah diatur sesuai perundangan yang berlaku. Undang-undang. Adapun isi dari undang – undang no. Mengingat : 1. 11 Tahun 2017 tentang manajemen penggajian baru PNS. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Guru; Mengingat : 1. Akan tetapi awal tahun ini, Menteri Nadiem Makarim memberikan aturan melalui Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 bahwa gaji guru honorer bisa didapatkan 50% dari dana BOS reguler. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200 5 tentang Guru dan Dosen diterbitkan mengingat perlu dilakukannya pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak T. Hal yang baru lagi adalah tidak hanya guru yang berstatus PNS saja bisa menjadi kepala sekolah. dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), serta Undang-undang Nomor 14. ID; 33 HLM. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tugas guru ini dijelaskan dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. Hilangnya Tunjangan Profesi Guru di RUU Sisdiknas. Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ke depannya ini kita tingkatkan, kita ganti dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG). SERTIFIKASI BAGI GURU YANG DIANGKAT SEBELUM TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, Undang-Undang Guru dan Dosen. Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Seharusnya guru dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut mestinya tidak dikriminalisasi dan dipidanakan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Di bawah undang-undang ini, seorang guru tidak akan langsung diskors dan dipecat setelah adanya laporan pelecehan murid. Guru Swasta sebagai Karyawan Kontrak. 7 Muhammad Surya, Percikan Perjuangan Guru, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa Guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik IndonesiaPenantian panjang kaum guru terhadap sebuah Undang-Undang (UU) yang melindungi profesinya, akhirnya terwujud. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kontek Zaman: Tantangan dan Peluang John Naisbitt dalam bukunya berjudul High Tech, High Touch memberikan perhatian terhadap keseimbangan antara realitas. "Di aturan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Dr. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. 2020. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengaturan tentang tenaga honor mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. -. Kompetensi Guru 1. kemdikbud. GTK - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dapat diunduh di sini. 5K views•21 slides. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan KebudayaanArtikel Opini Tahun 2015, Bagi Guru dan Dosen Ferisman Tindaon Tahun 2015 ini akan kita hadapi dengan semangat baru untuk mengwujudkan harapan baru. Terhadap permohonan tersebut, Palguna menjelaskan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 merupakan wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan. Integrasi UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Dikti dalam satu UU untuk melaksanakan amanah UUD 1945 tentang satu sistem pendidikan, dan agar pengaturan di tingkat UU tidak tumpang tindih. Korea Selatan telah mengesahkan undang-undang baru, itu disebut UU Restorasi Hak Guru. , Hyde, M. pertimbangan tersebut, maka perlu dibuat Undang-undang tentang Guru dan Dosen. Sebagai seorang guru, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tepatnya pasal 8 menyebutkan bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. Integrasi UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Dikti dalam satu UU untuk melaksanakan amanah UUD 1945 tentang satu sistem pendidikan, dan agar pengaturan di tingkat UU tidak tumpang tindih. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, Mengingat : 1. Diperlukan adanya bukti-bukti dan. Peraturan Undang-Undang mengenai Guru dan Dosen lebih terdapat dalam Undang-Undang No. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa Guru harus memiliki kompetensi. Ayat (2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. putusan MK yang memasukkan kembali gaji guru ke dalam 20% APBN. 1) Subijanto, “Profesi Guru sebagai Profesi yang M enjanjikan Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen”, Jurnal Pendidikan dan Keb udayaan, Balitbang Kemendikbud, Jak arta, 2007, hlm. Untuk merespon perkembangan yang cepat, undang-undang ini. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kemudian diperjelas lagi di dalam. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 1 (1) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,. Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimun dan standar kompetensi bagi guru. UUGD Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan. FILE-FILE PERATURAN. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebagai perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya agar senantiasa aman, nyaman, dan tenang. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mengingat kualifikasi guru yang bervariasi dan mengacu pada Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, Departemen Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan di bidang sertifikasi tenaga pendidik di mana salah satu persyaratan untuk mengikutinya adalah memiliki kualifikasi akademik Strata-1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV). Mengutip laman resmi Kemendikbud, guru penggerak adalah guru yang telah lulus seleksi dan program pendidikan guru penggerak. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan. JAKARTA, KOMPAS. 14 Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Guru; Mengingat : 1. Sesuai dengan Undang-Undang No. bagaimana guru itu maka dalam hal ini perlu mengkaji tentang arti guru yang dikemukakan oleh para pakar dan ahli pendidikan yakni diantaranya: 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dan. Guru; Mengingat : 1. 19. Mendapatkan pembinaan karier sesuai. Hal ini dikritik keras oleh PGRI karena masih banyak guru dan dosen, utamanya. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD) menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan. Saran Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sudah semestinya untuk ditinjau kembali untuk kemudian direvisi pada pasal-pasal yang kurang bijaksana. SANKSI 7. Meskipun pada awalnya di beberapa bagian. Adapun hak guru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 hingga Pasal 44, antara lain: Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Tahun. U. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200 5 tentang Guru dan Dosen diterbitkan mengingat perlu dilakukannya pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. 2. Undang-Undang tentang Guru dan Dosen BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. KT. UU Guru dan Dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang. DOSEN 6. Dasar hukum Permendikbud 38 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. Tugas pokok dan fungsi guru berdasarkan Permendikbud nomor 15 Tahun 2018 sebenarnya mengatur tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dalam 12 minggu adalah 40 jam terdiri dari 37. ABSTRAK PERATURAN. Mengingat : 1. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang. Pasal 74 ayat (5), dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dosen; Mengingat : 1. 11 September 2023. pengakuan guru sebagai profesi. Meskipun demikian pembedaan yang tegas antara batas usia pensiun Guru Pegawai Negeri dan Guru Swasta tidak tidak diatur, hal tersebut berakibat pada praktik. Pengesahan undang-undang tersebut membawa konsekuensi dan implikasi terhadap. *)'2"*. uu no 14 tentang guru dan dosen Wahyu Puji Yuwono 13K views•12 slides. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik. Undang-Undang Guru dan Dosen, meskipun sudah diberlakukan namun ternyata dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala dan hambatan. 2. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik. NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. 14 TH. Hal ini tentu melegakan karena permasalahan libur guru ini memang selalu menuai perdebatan. Hal ini termaktub dalam Undang - Undang (UU) No 14 Tahun 2005 yang membahas mengenai Guru dan Dosen serta UU 20 Tahun 2003 tetntang Sistem Pendidikan Nasional atau. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; Kewajiban Guru. Pada kesempatan suasana Hari Guru Nasional (HGN) tahun ini, yang biasa diperingati setiap tanggal 25 November sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, tidak ada kata lain yang bisa disampaikan kecuali ungkapan rasa terimakasih kepada guru Indonesia atas segala pengabdian dan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak dapat memayungi seluruh guru, posisi guru swasta selama ini memang seolah-olah tidak dipayungi oleh UU yang ada, dari sudut UU kepegawaian jelas tidak menkhususkan untuk guru, karena yang diatur adalah pegawai pemerintah (PNS). Website Universitas Sumatera Utara2. Kompetensi guru penggerak merupakan standar kompetensi yang wajib dimiliki guru agar menunjang para guru dapat mengajar dengan baik dan benar. Bila fisiknya tidak sehat dan cacat maka sudah pasti seorang guru tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Guru – guru SD Muhammadiyah 2 Tanjungpandan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan yang masih terbatas terhadap standar nasional pendidikan diharapkan. c. Jenis/Bentuk Peraturan. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Merdeka Belajar. 6 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran. Namun pasal 104 ayat (1) UU Merek 2016. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 GURU Mengajar Mengevaluasi peserta didik Mendidik Membimbing Menilai Melatih Mengarahkan ; 3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen . 1 Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a meliputi gaji pokok tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi tunjangan fungsional tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 107 UU Merek mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek 2001). 14 tahun 2005. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. RUU yang menggabungkan 3 undang-undang, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menghapus soal Tunjangan Profesi Guru ( TPG ). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, baik guru negeri maupun swasta yang dibayar pemerintah. Setiap kompetensi ini memiliki indikator masing-masing yang telah tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 74 Tahun 2008 tentang Guru,yakni : Merencanakan pembelajaran; Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu; Guru Honorer. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Latar Belakang. *)'2"*. S. GTK - Guru merupakan sebuah profesi seperti profesi lain: dokter, akuntan, pengacara, sehingga proses pembuktian profesionalitas perlu dilakukan. ANALISIS UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN Makalah Ini Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengembangan Profesi Guru (PPG) Dosen Pengampu: Reksiana, MA. Mengingat : 1. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 GURU Mengajar Mengevaluasi peserta didik Mendidik Membimbing Menilai Melatih Mengarahkan ; 3. A. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam. Undang-undang no. BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN KEDUDUKAN FUNGSI TUJUAN Tenaga profesional pada jenjang SD, Sekolah Menengah, dan PAUD pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Isi PP Nomor 17 Tahun 2020 antara lain terkait. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Uji Kompetensi Guru atau Pendidik Lainnya dan Tenaga Kependidikan; Mengingat : 1. Bab ll pasal 3 uu guru dan dosen no. Tujuan dari pembuatan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tersebut adalah sebagai berikut: a. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik IndonesiaKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) membuka program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan tahun 2022. 5 jam istirahat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Rasional 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. pembinaan guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya; j. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal diatas antara lain dengan direalisasikannya undang-undang No. Dasar Pelaksanaan Sertifikasi Guru Beberapa dasar hukum pemberlakuan program.